Mulai 1 Juli 2026, Pajak Pedagang Online Resmi Berlaku, Marketplace Siap Terapkan

Ilustrasi

JAKARTA -- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan kesiapan penerapan kebijakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) bagi pedagang yang berjualan melalui platform marketplace mulai 1 Juli 2026.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, mengungkapkan bahwa koordinasi intensif dengan berbagai marketplace telah dilakukan sejak beberapa waktu terakhir guna memastikan implementasi kebijakan berjalan lancar.

Menurutnya, sistem teknologi informasi DJP telah siap diintegrasikan dengan sistem milik marketplace. Saat ini, pemerintah hanya tinggal menunggu terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang menetapkan marketplace sebagai pihak pemungut pajak.

"Seluruh persiapan, baik dari sisi sistem maupun koordinasi dengan marketplace, telah dilakukan. Jika tidak ada perubahan, Keputusan Dirjen Pajak terkait penunjukan marketplace sebagai pemungut pajak akan diterbitkan pada 1 Juli," ujar Inge dalam media briefing, (Selasa, 30 Juni 2026 )

DJP juga menegaskan bahwa pengumuman resmi mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut akan disampaikan setelah keputusan resmi diterbitkan. Pemerintah memastikan seluruh sarana dan prasarana pendukung telah siap sehingga implementasi dapat berjalan sesuai jadwal.

Sementara itu, terkait mekanisme teknis pelaksanaan pemungutan pajak, DJP menyebut ketentuannya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Dengan diberlakukannya kebijakan ini, pemerintah berharap sistem perpajakan di sektor perdagangan digital menjadi lebih tertib, transparan, dan mampu menciptakan persaingan usaha yang lebih adil antara pelaku usaha daring dan konvensional.